Terdapat 9.833 berita hoax pada database kami. LDII Bali ikut berpartisipasi aktif dalam melawan hoax untuk Indonesia yang lebih baik
[BENAR] Klarifikasi KPK Terkait Isu Mengusulkan Penghapusan LHKPN
09 Agustus 2020, 14:52:04
ketua komisi pemberantasan korupsi kpk, agus rahardjo, dikatakan mengusulkan penghapusan laporan harta kekayaan penyelenggara negara lhkpn. atas isu itu, pihak kpk pun angkat bicara dan memberikan klarifikasi. juru bicara kpk febri diansyah menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar karena usulan kpk sebenarnya ialah sinkronisasi antara lhkpn dengan pelaporan pajak. jadi, kami tegaskan tidak benar kalau diklaim ketua kpk meminta penghapusan lhkpn. yang benar adalah kami berharap lhkpn ini bisa sinkron dengan pelaporan pajak dengan data datanya. pihak kemenkeu, kalau kami baca sangat antutias menyambut ini, tutur febri. kategori klarifikasi isi klarifikasi lengkap ketua komisi pemberantasan korupsi kpk, agus rahardjo, dikatakan mengusulkan penghapusan laporan harta kekayaan penyelenggara negara lhkpn. atas isu itu, pihak kpk pun angkat bicara dan memberikan klarifikasi. juru bicara kpk febri diansyah mengatakan, dirinya sudah bertanya langsung kepada agus dan ternyata tidak benar. saya sudah tanya ke pak agus ketua kpk agus rahardjo, red, tidak benar seperti itu. tidak mungkin ketua kpk mengusulkan penghapusan lhkpn padahal undang undang memberikan tugas itu kepada kpk, ujarnya. febri menjelaskan, pernyataan yang benar dari ketua kpk ialah agar ke depan data pajak dan data lhkpn, khususnya untuk kekayaan penyelenggara negara dapat sinkron. jadi, kami tegaskan tidak benar kalau diklaim ketua kpk meminta penghapusan lhkpn. yang benar adalah kami berharap lhkpn ini bisa sinkron dengan pelaporan pajak dengan data datanya. pihak kemenkeu, kalau kami baca sangat antutias menyambut ini, tutur febri. kpk pun, kata dia, kembali mengingatkan bagi penyelenggara negara agar memiliki itikad baik untuk melaporkan perubahan harta kekayaan 2018 sampai sisa waktu pada 31 maret 2019. sebaiknya pelaporan dilakukan segera meski masih ada waktu sampai 31 maret 2019 ini keterbukaan menjadi hal penting bagi penyelenggara negara, ucap febri. sebagai contoh, kata dia, tentu orang akan bertanya apa yang disembunyikan penyelenggara negara sampai tidak mau melaporkan harta kekayaannya. jadi, lebih baik kita transparan dan laporkan harta kekayaan sesuai aturan, kata dia. referensi httpswww.facebook.comgroupsfafhhpermalink849217042077499 httpswww.antaranews.comberita805284kpk bantah adanya pernyataan soal usulan lhkpn dihapus httpswww.liputan6.comnewsread3909355febri diansyah tak mungkin ketua kpk usulkan hapus lhkpn httpsnews.detik.comberitad 4453516kpk bantah fadli zon tidak benar agus rahardjo usul hapus lhkpn httpsnasional.kompas.comread2019030421480871kpk bantah klaim fadli zon soal penghapusan lhkpn diusulkan agus rahardjo klarifikasikpklhkpn