Judul Artikel merupakan hasil suntingan atau editan. Artikel asli yang tayang di Kompas.com pada jumat 8 mei 2020 pukul 04.04 WIB berjudul “Sindir Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI: Semua Daerah Tak Punya Uang, Kenapa Hanya Jakarta?
======
[KATEGORI]: KONTEN YANG DIMANIPULASI
======
[SUMBER]: http://archive.fo/fAJll
======
[NARASI]:
“NGUTANG BISA SAMPAI RIBUAN TRILIUN.. TAPI TAK MAMPU BAYAR HUTANG KE PEMPROV DKI YANG HANYA 5 TRILIUN BETAPA BOBROKNYA KEUANGAN NEGERI INI…
Umar Bin Khattab :
Suatu Negeri akan Hancur Jika Para Penghianat Jadi Petinggi, dan Harta dikuasai Orang-orang Fasik”
======
[PENJELASAN]:
Akun facebook bernama Beang Adhietya mengunggah gambar berupa tangkapan layar dari artikel kompas.com berjudul “Sri Mulyani: Pemerintah Pusat Tidak Memiliki Uang Untuk Membayar Utang Ke Pemprov DKI Jakarta”.
Akun facebook tersebut mengklaim bahwa Pemerintah Pusat tidak mampu membayar hutang yang hanya 5 Triliun Rupiah kepada Pemprov DKI Jakarta.
Setelah ditelusuri, dilansir dari medcom.com, klaim bahwa pemerintah pusat tidak memiliki uang untuk membayar utang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, adalah salah. Faktanya artikel itu merupakan editan.
Ditemukan artikel yang diterbitkan Kompas.com pada Jumat 8 Mei 2020 pukul 04.04 WIB berisi sindiran Pimpinan DPRD DKI Jakarta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun judul artikelnya adalah “Sindir Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI: Semua Daerah Tak Punya Uang, Kenapa Hanya Jakarta?”.
Dijelaskan di dalam artikel itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menanggapi pernyataan Sri Mulyani. Pernyatannya terkait Pemprov DKI Jakarta yang tak lagi mampu memberikan bantuan untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tengah pandemi covid-19.
Zita mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh pemerintah pusat. Padahal seharusnya pemerintah pusat memberikan solusi terkait ketidakmampuan daerah memberi bantuan untuk warganya yang terdampak.
“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” kata Zite seperti dilansir Kompas.com, Kamis 7 Mei 2020.
Sementara itu, dilansir CNNIndonesia.com, Sri Mulyani mengklaim telah membayar utang pemerintah pusat ke Pemprov DKI. Utang itu terkait dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2019.
Total utang pemerintah pusat kepada DKI Jakarta sebesar Rp5,16 triliun. Namun utang yang dibayarkan baru setengahnya atau senilai Rp2,6 triliun.
“Sisanya akan disalurkan dalam periode selanjutnya setelah audit BPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” kata Sri Mulyani seperti dilansir CNNIndoensia.com, Jumat 8 Mei 2020.
======
REFERENSI: