Isu di 2014 yang dimunculkan kembali, per 14/10/2014 sudah dinyatakan “clear” oleh KPK dan PPATK. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

======

KATEGORI

Disinformasi.

======

SUMBER

(1) Pertanyaan dari salah satu anggota FAFHH.

——

(2) http://bit.ly/2QAjHND, post oleh Page “Ingusan Channel” (facebook.com/IngusanChannel), sudah dibagikan 9.787 kali per tangkapan layar dibuat.

======

NARASI

“𝗥𝗘𝗞𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗚𝗘𝗡𝗗𝗨𝗧 𝗝𝗢𝗞𝗢𝗪𝗜 𝗗𝗜 𝗟𝗨𝗔𝗥 𝗡𝗘𝗚𝗘𝗥𝗜 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗗𝗜𝗟𝗔𝗣𝗢𝗥𝗞𝗔𝗡”

======

PENJELASAN

(1) http://bit.ly/2rhTadC / http://bit.ly/2MxVN7S, First Draft News: “Konten yang Menyesatkan

Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu”.

Selain karena tidak jelasnya sumber klaim pelapor, isu ini juga sudah dinyatakan selesai oleh yang terkait di 2014.

——

(2) Berita-berita yang berkaitan:

* Tribun @ 22/07/2014: “Faizal Assegaf Tuding Jokowi dan Istrinya Punya Rekening di Luar Negeri”, selengkapnya di (1) bagian REFERENSI.
* Kompas @ 14/10/2014: “KPK: Tidak Ada Satu Pun Rekening di Luar Negeri atas Nama Jokowi”, selengkapnya di (2) bagian REFERENSI.
* katadata @ 14/10/2014: “Jokowi Tidak Terbukti Memiliki Rekening di Luar Negeri”, selengkapnya di (3) bagian REFERENSI.
* BeritaSatuTV @ 14/10/2014: “KPK Pastikan Rekening Jokowi Bebas Korupsi”, selengkapnya di (4) bagian REFERENSI.

======

REFERENSI

(1) http://bit.ly/2zWrz6o, Tribun: “Faizal Assegaf Tuding Jokowi dan Istrinya Punya Rekening di Luar Negeri

Selasa, 22 Juli 2014 14:23 WIB

(foto)
Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com
Ketua Progres 98 Faizal Assegaf

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Progres 98 menemukan dugaan penyimpangan berupa manipulasi laporan kekayaan capres Joko Widodo yang tidak transparan, ketika menyampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Progres 98 Faizal Assegaf mengatakan, temuan tersebut berupa 32 rekening atas nama Joko Widodo dan Iriana Widodo di beberapa bank luar negeri senilai USD 8 juta. Seperti di Hongkong, Pilipina, Singapura, Mongolia, Jordania, dan Lebanon, serta lainnya.

Maka dengan itu, Faizal menuding tindakan ini secara tidak langsung telah berakibat pada praktek manipulasi data laporan kekayaan pejabat kepada pihak KPU dan KPK.

Menurutnya, sebagaimana diketahui bahwa penyampaian laporan kekayaan Joko Widodo yang resmi tercatat di KPK senilai Rp29.453.455.000.

“Dari data yang dipublikasikan terbukti diragukan kebenarannya bila dibandingkan dengan jumlah uang yang dimiliki Jokowi dan istrinya sebagai disebutkan di atas (USD 8 juta),” ucap Faizal di Rumah Polonia 21, Cipinang Cempedak, Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Atas temuan dugaan penyimpangan tersebut, kata Faizal, maka meminta KPU dan KPU untuk bersikap transparan dan tegas dalam menegakkan hukum serta aturan guna menkofirmasi laporan dugaan rekening milik Jokowi dan istrinya di sejumlah bank luar negeri.

“Lalu tindakan manipulasi dan kebohongan publik yang dilakukan oleh Jokowi tersebut, merupakan masalah serius yang disinyalir terindikasi KKN dan berpotensi terhadap tindakan praktek politik uang dalam proses pemilihan presiden,” katanya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak”.

——

(2) http://bit.ly/2E5MFDx, Kompas: “KPK: Tidak Ada Satu Pun Rekening di Luar Negeri atas Nama Jokowi

ICHA RASTIKA
Kompas.com – 14/10/2014, 13:46 WIB

(foto)
Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo memberikan keterangan pers bersama pendiri sekaligus CEO Facebook Mark Zuckerberg (kanan) di Balai Kota Jakarta, Senin (13/10/2014). Jokowi dengan Mark sebelumnya telah berdiskusi mengenai Facebook, perkembangan teknologi informasi, dan tidak menutup kemungkinan akan terjalin kesepakatan kerjasama setelah pertemuan tersebut.(TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, tidak ada satu pun rekening di luar negeri atas nama presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Panduparaja, KPK telah melakukan penelusuran mengenai laporan masyarakat yang menyebutkan adanya rekening Jokowi di luar negeri yang terkait indikasi tindak pidana korupsi.

“Terkait rekening, ada pengaduan rekening, tidak ada satu pun rekening di luar negeri atas nama Jokowi,” kata Adnan di Jakarta, Selasa (14/10/2014).

KPK juga telah melakukan klarifikasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Jadi, untuk rekening, (Jokowi) clear juga,” sambung Adnan.

Ia menyampaikan informasi ini sebagai tanggapan atas rencana Dewan Perwakilan Rakyat memanggil KPK dan Kejaksaan Agung.

Pemanggilan tersebut bertujuan mengklarifikasi soal dugaan korupsi proyek pengadaan transjakarta. Pemanggilan KPK dan DPR ini juga terkait dengan laporan Rachmawati Soekarnoputri yang diterima pimpinan DPR. Dalam laporannya, Rachmawati menduga bahwa Jokowi terkait dengan kasus dugaan korupsi tersebut dan kepemilikan rekening di luar negeri.

Putri Presiden Soekarno itu juga meminta agar pelantikan Jokowi sebagai presiden ditunda selama kasus dugaan korupsi itu belum dituntaskan.

Menurut Adnan, penegasan tidak adanya rekening Jokowi di luar negeri ini disampaikan agar tidak menimbulkan bola liar. Adnan membantah adanya permintaan dari pihak Jokowi kepada KPK agar lembaga antikorupsi itu menyampaikan klarifikasinya. KPK, dia mengatakan, independen dari pengaruh pihak mana pun.

“Kepada pelapor, kita juga sudah memberikan jawaban dengan detail. Kan ada rumor (bahwa) kami akan diminta datang oleh Pak Fadli Zon. Kami pikir, penjelasan ini membuat publik jadi jelas,” ucap Adnan.

Hari ini, dia juga menegaskan bahwa Jokowi tidak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) 2010. KPK telah melakukan penelusuran atas laporan masyarakat yang menuduh Jokowi korupsi.

Menurut Adnan, KPK menyimpulkan hasil penelusuran bahwa laporan masyarakat terkait BPMKS yang pernah masuk ke KPK sekitar 2012 tidak disertai data yang benar. Menurut laporan tersebut, anggaran BMPKS 2010 sebesar Rp 23 miliar, sedangkan data KPK menunjukkan bahwa anggaran untuk bantuan pendidikan tersebut sebesar Rp 21,101 miliar. Laporan tersebut juga menggunakan data yang salah mengenai jumlah siswa.

Menurut laporan, jumlah siswa yang menerima bantuan BMPKS sebanyak 110.000 orang, sedangkan data KPK menunjukkan bahwa jumlah penerima BMPKS sebanyak 54.626 siswa pada semester pertama dan 65.057 siswa pada semester kedua, atau total 119.683 siswa.

Data KPK juga menunjukkan bahwa tidak ada nama penerima BPMKS yang digandakan atau fiktif. Penerima bantuan, kata Adnan, sesuai dengan proposal pengajuan dari sekolah.

“Dana BPMKS yang disalurkan dari Pemerintah Kota Solo telah diterima melalui transfer ke rekening BPMKS di tiap-tiap sekolah. Data jumlah penerimaan BPMKS di sekolah menunjukkan kesesuaian dan tidak ditemukan data yang double dan fiktif. Penelusuran dari rekening koran ‘kreditur sementara’ di BPD Jateng ke rekening tiap-tiap sekolah dengan jumlah sampel transaksi sebanyak Rp 4 miliar menemukan adanya penerima fiktif,” tutur Adnan.

Dia juga menyebutkan, hasil penelusuran KPK memperlihatkan bahwa realisasi anggaran BPMKS untuk tahun 2010 sebesar Rp 18,8 miliar. Sisa dana yang belum terealisasi, yakni sebesar Rp 2,21 miliar, masuk ke sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).

Penelusuran oleh KPK dilakukan melalui diskusi dengan Wali Kota Solo dan jajaran terkait 2010-2014, meminta data terkait BPMKS, melakukan uji sampling kegiatan penyaluran BPMKS di beberapa sekolah, dan mencocokkan data, antara lain pengajuan penerima data BPMKS dari sekolah, jumlah kartu yang dicetak, serta bukti transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening tiap-tiap sekolah.

Penulis: Icha Rastika
Editor: Sandro Gatra”.

——

(3) http://bit.ly/2E3HBQj, katadata: “Jokowi Tidak Terbukti Memiliki Rekening di Luar Negeri

Penulis:
Editor:
Selasa 14/10/2014, 14.58 WIB

Tuduhan Jokowi menyembunyikan harta di luar negeri pertama kali disampaikan oleh Ketua Progres 98 Faizal Assegaf pada 22 Juli lalu

(foto)

KATADATA ? Tudingan bahwa presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki rekening di luar negeri tidak terbukti kebenarannya. Kesimpulan itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melakukan penulusuran dengan dasar laporan masyarakat yang masuk ke lembaga itu.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan lembaganya juga sudah melakukan klarifikasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasilnya sama, tidak ada bukti Jokowi menyembunyikan harta di luar negeri. ?Jadi untuk rekening clear,? kata Adnan.

Tuduhan Jokowi menyembunyikan harta di luar negeri pertama kali disampaikan oleh Ketua Progres 98 Faizal Assegaf pada 22 Juli lalu. Faizal yang dikenal sebagai pendukung calon Presiden Prabowo Subianto ini mengaku memiliki bukti Jokowi dan istrinya Iriana Widodo memiliki sejumlah rekening lain di Hong Kong, Singapura, Filipina, Yordania, Mongolia, Kepulauan Solomon dan Libanon. Jumlahnya 20 rekening dengan total mencapai US$ 8 juta. Sejumlah rekening tersebut, menurut Faizal, tidak dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Faizal sebelumnya juga pernah menyebarkan transkrip percakapan telepon yang ia sebut terjadi antara Megawati dan Jaksa Agung Basrief Arief. Faizal mengatakan dalam percakapan itu, Megawati melobi Jaksa Agung agar tidak memeriksa Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus Trans Jakarta. Megawati dan Basrief Arief membantah transkrip itu. Bahkan, Megawati kemudian melaporkan Faizal ke polisi.

Tudingan kepemilikan rekening luar negeri juga dilontarkan oleh Rachmawati Soekarnoputri. Putri Presiden Soekarno ini bahkan melaporkan soal rekening dan dugaan korupsi bus Transjakarta ke DPR dan meminta pelantikan Jokowi pada 20 Oktober ditunda. Atas laporan Rachmawati, DPR berencana akan memanggil Kejaksaan Agung dan KPK.

Sebelumnya Katadata pernah mencoba melakukan pengecekan terhadap rekening yang diduga dimiliki oleh Joko Widodo di HSBC Hong Kong. Dari hasil penelusuran ditemukan ada beberapa keanehan terkait dokumen rekening itu. Salah satu yang tampak jelas adalah kesalahan dalam penulisan nama bank. Seharusnya nama bank adalah Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Tapi dalam dokumen yang tersebar di media sosial itu penulisan Shanghai salah dan menjadi Shangai.

Selain itu, Katadata juga mencoba melakukan transfer ke nomor rekening yang tercantum di dokumen, namun ditolak dengan notifikasi bahwa informasi bank penerima tidak ditemukan.

Customer Support HSBC yang dihubungi Katadata menjelaskan bahwa swift code atau kode bank yang dicantumkan dalam daftar transfer salah. Seharusnya transfer untuk ke Bank HSBC Hong Kong menggunakan swift code HSBCHKHHHKH bukan HSBCHKHHEDB. “Satu bank di satu negara kodenya harusnya sama, tidak berbeda,” kata petugas HSBC yang dihubungi Katadata.

Reporter:”.

——

(4) http://bit.ly/2zWh4QC, YouTube: “KPK Pastikan Rekening Jokowi Bebas Korupsi

BeritaSatuTV
Published on Oct 14, 2014

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan rekening Presiden terpilih Joko Widodo bersih dari korupsi. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pandu Praja memastikan, KPK telah menelusuri rekening dan aset Jokowi dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Official Website: http://beritasatu.tv

Facebook.com/BeritaSatuTV
Youtube.com/BeritaSatu
@BeritaSatuTV”.

======

Sumber: https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/758793494453188/