“Pemerintah Kota Palu tidak pernah mempersyaratkan KTP atau KK baik asli maupun fotocopy dalam penerimaan bantuan Logistik”, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

======

KATEGORI

Disinformasi.

======

SUMBER

http://bit.ly/2QZcM0D, post oleh akun “Muhammad Ayyub Al-Fath” (facebook.com/bams.mulp), sudah dibagikan 40.858 kali per tangkapan layar dibuat.

======

NARASI

“🌹Thank you Turky🌹

Menteri Keuangan Turki Berat Albayrak (menantu Erdogan) menyerahkan bantuan langsung kepada korban Gempa di Sulteng, TANPA KK & KTP (catat baik-baik). Pemerintah seharusnya malu kepada mereka. Kami saja rakyat menangis karena TERHARU (kepada Turki) & MALU (kepada pemerintah sendiri). Syukron Jazaakumullah Khoiir Pemerintah Turki.”

======

PENJELASAN

(1) http://bit.ly/2rhTadC / http://bit.ly/2MxVN7S, First Draft News: “Konten yang Salah

Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah”.

Untuk membangun premis “Turki membagikan bantuan tanpa meminta KK dan KTP”, post sumber mengambil berita mengenai penyerahan bantuan dari Turki lalu membandingkan dengan prosedur pembagian bantuan oleh pemerintah menyebutkan mengenai penggunaan KK dan KTP, padahal sudah diklarifikasi bahwa KTP atau KK tidak dijadikan persyaratan, baik asli maupun salinannya.

——

(2) Miliyet(dot)com(dot)tr: “Albayrak distributes food package to Indonesian disaster victims”, selengkapnya di http://bit.ly/2R5cWDP (via Google Translate). Salah satu media Turki yang memberitakan mengenai penyaluran bantuan tersebut.

——

(3) Beberapa media yang memberitakan,

* Detik: “”Pemerintah Kota Palu tidak pernah mempersyaratkan KTP atau KK baik asli maupun fotocopy dalam penerimaan bantuan Logistik,” lanjut dia. Selain itu, Yohan menyatakan untuk mengantisipasi perilaku oknum yang ingin memanfaatkan penyaluran logiistik, warga diminta mengikuti prosedural tersebut.”, selengkapnya di (1) bagian REFERENSI.

* Antara: “Koordinator Penerima dan Penyaluran Sembako Posko Utama Pemerintah Kota Palu Yohan Wahyudi yang sekaligus Kabag Humas Pemerintah kota Palu mengeluarkan imbauan untuk RT atau RW proaktif menginventarisir jumlah kepala keluarga (KK) dan jumlah jiwa serta kebutuhan logistik para pengungsi. … Menurut Yohan, Pemerintah Kota Palu tidak pernah mempersyaratkan KTP atau KK, baik asli maupun fotocopy dalam penerimaan bantuan logistik.”, selengkapnya di (2) bagian REFERENSI.

======

REFERENSI

(1) http://bit.ly/2PG5AWZ, Detik: “Selasa 09 Oktober 2018, 08:48 WIB

Ini Prosedur Penerimaan Bantuan Logistik Pengungsi Gempa di Palu

Faiq Hidayat – detikNews

(foto)
Gempa di Palu (Foto: AFP)

Jakarta – Pemerintah Kota Palu membuat prosedural penerimaan bantuan logistik untuk pengungsi gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Pertama, RT/RW diminta aktif untuk inventarisir jumlah kartu keluarga (KK).

“RT/RW pro aktif untuk menginventarisir jumlah KK dan jumlah jiwa serta kebutuhan logistik para pengungsi,” ujar Koordinator Penerima dan Penyaluran Sembako Posko Utama Pemerintah kota Palu, Yohan Wahyudi dalam keterangan pers, Selasa (9/10/2018).

Kabag Humas Pemkot Palu ini menyatakan, logistik bantuan diserahkan kepada kelurahan setempat. Untuk selanjutnya, pejabat Seklur, Kasi, Staf, Babinsa atau Polmas Kelurahan untuk mengurusi logistik tersebut.

“Hasil invetarisir jumlah KK, jumlah jiwa dan kebutuhan logistik tersebut diserahkan ke pemerintah kelurahan melalui Lurah, atau pejabat kelurahan yang dipercayakan (Seklur, Kasi, Staf, Babinsa atau Polmas Kelurahan setempat) untuk mengurusi hal tersebut diatas, untuk selanjutnya oleh pihak-pihak tersebut melaporkan dan menjemput kebutuhan Logistik tersebut pada Posko Logistik Rujab Wawali atau Mako Kodim 1306,” kata dia.

“Selanjutnya pihak kelurahan mendistribusikan logistik tersebut ke titik-titik pengungsian yang ada dikelurahan masing-masing dengan memperhatikan keadilan dan pemerataan pendistribusian logistik sesuai jumlah jiwa yang ada pada titik pengungsian tersebut,” imbuh dia.

Untuk pengungsi, lanjut dia warga diminta untuk memasukan data KK dan jumlah jiwa kepada kelurahan melalui RT/RW setempat agar bisa memperoleh logistik sampai masa tanggap darurat berakhir.

“Jika RT/RW, pemerintah kelurahan beserta perangkat-perangkatnya tidak aktif, dan atau tidak berada ditempat akibat juga menjadi korban atau terkena dampak bencana, maka warga masyarakat dapat menghubungi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau tokoh masyarakat setempat untuk mengkoordinir data hasil inventarisir tersebut dan menyerahkannya ke posko logistik Pemkot untuk selanjutnya membantu menyalurkannya ke titik-titik posko pengungsian di kelurahan masing-masing. Dengan tetap memperhatikan unsur keadilan terhadap jumlah jiwa yang ada setiap titik pengungsian yang ada dikelurahan tersebut,” kata Yohan.

“Pemerintah Kota Palu tidak pernah mempersyaratkan KTP atau KK baik asli maupun fotocopy dalam penerimaan bantuan Logistik,” lanjut dia.

Selain itu, Yohan menyatakan untuk mengantisipasi perilaku oknum yang ingin memanfaatkan penyaluran logiistik, warga diminta mengikuti prosedural tersebut.

“Dalam Rangka mengatisipasi prilaku oknum-oknum yg tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan penyaluran logistik tanggap darurat demi kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompoknya masing-masing, dan demi tertib dan tidak timpang tindihnya penerimaan penyaluran logistik terhadap masyarakat, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat kota palu untuk mengikuti prosedural tersebut diatas,” jelas Yohan.
(fai/rvk)”.

——

(2) http://bit.ly/2AkNdBT, Antara: “Palu dan sekitarnya masih butuh relawan

Selasa, 9 Oktober 2018 9:28 WIB

(foto)
Tentara Amerika Serikat menurunkan bantuan yang dibawa untuk korban gempa dan tsunami Palu-Donggala, di Bandara Mutiara SIS Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (8/10/2018). ANTARA FOTO/Yusran Uccang/aww.

Palu (ANTARA News) – Wilayah terdampak gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), masih membutuhkan banyak relawan untuk menyalurkan logistik hingga ke pelosok daerah terisolir.

Data Assessment Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk Posko Tanggap Bencana di Palu Andi Sandhi di Palu, Selasa mengatakan selain ada satu posko induk, pihaknya telah membuka satu posko lain di Palu, satu di Sigi dan dua di Donggala.

Meski demikian bantuan ke masyarakat memang tidak bisa dengan cepat tersalurkan karena minimnya jumlah relawan di posko-posko tersebut. Total relawan ACT di Palu pada Senin (8/10) ada 120 orang, sejumlah relawan dari Kalimantan Timur yang sudah bergerak di hari ke-2 pascagempa dan tsunami sudah kembali ke tempat asalnya setelah seminggu berada di Sulteng.

Kebetulan karena akses masuk logistik ke Palu juga terkendala awalnya, maka semua bantuan dari Makassar, Balikpapan, Jawa Timur dan Lombok sempat tertahan di Makassar. Baru pada Sabtu (6/10), logistik bisa masuk ke Palu, lanjutnya.

Pada Minggu (7/10) setelah logistik dikeluarkan, menurut dia, pihak ACT berupaya langsung menjangkau masyarakat yang mudah terakses terlebih dulu, sambil menunggu relawan lain hadir. Segera tim akan memetakan lokasi-lokasi yang belum tersentuh bantuan karena lokasi yang sulit.

Sebelumnya, Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu) dan Muhammadiyah Disaster Managemant Center (MDMC) yang memiliki posko di Universitas Muhammadiyah, Kota Palu, juga menghadapi permasalahan yang sama.

Berdasarkan pantauan Antara di lokasi, pada Sabtu (6/10), beberapa truk berisi logistik bantuan belum dapat diturunkan karena keterbatasan tenaga sukarelawan.

Imbauan untuk pengungsi

Koordinator Penerima dan Penyaluran Sembako Posko Utama Pemerintah Kota Palu Yohan Wahyudi yang sekaligus Kabag Humas Pemerintah kota Palu mengeluarkan imbauan untuk RT atau RW proaktif menginventarisir jumlah kepala keluarga (KK) dan jumlah jiwa serta kebutuhan logistik para pengungsi.

Hasil invetarisir jumlah KK, jumlah jiwa dan kebutuhan logistik tersebut harus diserahkan ke kelurahan, babinsa atau polmas agar dilanjutkan untuk bisa melaporkan dan menjemput kebutuhan logistik pada Posko Logistik Rujab Wawali atau Mako Kodim 1306.

Selanjutnya pihak Kelurahan mendistribusikan logistik tersebut ke titik-titik pengungsian yang ada di kelurahan masing-masing dengan memperhatikan keadilan dan pemerataan pendistribusian logistik sesuai jumlah jiwa yg ada pada titik pengungsian tersebut.

Untuk warga yang mengungsi di lingkungan rumah masing-masing diperkenankan memasukkan data KK dan jumlah jiwa kepada pemerintah kelurahan melalui RT/RW setempat untuk memperoleh suplai logistik sampai dengan masa Tanggap Darurat berakhir dan atau kegiatan perekonomian telah mulai berjalan.

Menurut Yohan, Pemerintah Kota Palu tidak pernah mempersyaratkan KTP atau KK, baik asli maupun fotocopy dalam penerimaan bantuan logistik.

======

Sumber: https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/765386483793889/