Normalisasi Kali Ciliwung adalah proyek yang dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, tidak hanya Pemerintah Provinsi saja, dan sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelum masa jabatan Gubernur yang saat ini. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

======

KATEGORI

Disinformasi.

======

SUMBER

http://bit.ly/2MuoU87, post oleh akun “Zeng Wei Jian” (facebook.com/zeng.w.jian.79), sudah dibagikan 1.048 kali per tangkapan layar dibuat.

======

NARASI

“Kali Ciliwung di senja hari. From the bird’s eyes view. Matahari mulai meredup. Indah. Temaram. Romantis. The light. The blue. Bagai lukisan kota ini. Karya masterpeice seorang Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Itulah Jakarta setelah di well-managed Babeh Anies-Sandi. Gubernur sebelumnya ngapain aja?!”.

======

PENJELASAN

(1) http://bit.ly/2rhTadC, firsdraftnews.org: “Konten yang Menyesatkan

Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu”.

——

(2) Kompas @ 15/01/2017: “”Ini sudah berapa masa. Pemerintah pusat itu pingin normalisasi, bisa gak jalan? Enggak bisa karena tugas membereskan atau menyiapkan pekerjaan itu ada di provinsi,”, selengkapnya di (1) bagian REFERENSI.

——

(3) Detik @ 23/12/2016: “Saat ini ada beberapa program penanggulangan banjir di DKI Jakarta yaitu normalisasi Kali Ciliwung, pemeliharaan 13 sungai besar di DKI Jakarta bersama TNI diantaranya Kanal Banjir Timur (KBT), Kanal Banjir Barat (KBB), sungai Ciliwung, sungai Pesanggrahan, sungai Angke dan sungai Krukut, dan pekerjaan Sudetan Kali Ciliwung dengan progres fisik, status 8 Oktober 2015, sebesar 54,37% dan target penyelesaian tahun 2016.”, selengkapnya di (2) bagian REFERENSI.

——

(4) Kompas @ 3/2/2014: “Pemprov DKI akan mengawali proyek normalisasi Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Kawasan ini dinilai paling parah kondisinya dan memerlukan penanganan cepat.”, selengkapnya di (3) bagian REFERENSI.

——

(5) Detik @ 23/12/2013: “optimalisasi KBB dan Kali Ciliwung dengan biaya Rp 160 miliar dari tahun 2012-2014, Normalisasi Kali Ciliwung Lama sepanjang 8,5 km dengan biaya sebesar Rp 238 miliar dari tahun 2012-2014”, selengkapnya di (4) bagian REFERENSI.

======

REFERENSI

(1) http://bit.ly/2MtAyA3, Kompas: “Ahok Ingatkan Proyek Normalisasi Ciliwung

JESSI CARINA
Kompas.com – 15/01/2017, 18:59 WIB

(foto)
Foto aerial bantaran Kali Ciliwung tiga minggu pasca penggusuran di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (19/10). Aktivitas pemasangan turap beton untuk normalisasi mulai dilakukan di sepanjang bantaran Kali Ciliwung sisi barat.(KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN)

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan proyek normalisasi Kali Ciliwung sudah terlalu lama terhambat.

Itulah sebabnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri. Basuki juga mengingatkan bahwa ini merupakan program pemerintah pusat.

“Ini sudah berapa masa. Pemerintah pusat itu pingin normalisasi, bisa gak jalan? Enggak bisa karena tugas membereskan atau menyiapkan pekerjaan itu ada di provinsi,” ujar Basuki atau Ahok di Kuningan, Minggu (15/1/2017).

Pemprov DKI mendapatkan tugas untuk menertibkan bangunan di badan kali, untuk menyukseskan program pusat itu.

Ahok mengatakan proyek normalisasi Kali Ciliwung baru bisa berjalan kembali sejak era kepemimpinannya. Ahok mengatakan kini kawasan yang dulu banjir sudah tidak banjir lagi sejak penertiban dilakukan.

“Sekarang saya tanya, Kampung Pulo banjir enggak? Jatinegara banjir enggak? Enggak,” ujar dia.

Selama ini, Pemprov DKI tidak bisa memberikan uang kerahiman kepada warga yang digusur. Pemerintah tidak boleh memberikan uang atas tanah milik negara.

Terkait Bukit Duri, Ahok mengatakan ada 13 kepala keluarga yang disebut memiliki surat-surat kepemilikan lahan.

Jika surat tersebut benar, Pemprov DKI akan memberikan ganti rugi.

“Bukit Duri dari 400-an bidang tanah, hanya 13 yang diperkirakan ada surat, itu pun sedang kami teliti, kalau dapat ya kami ganti,” ujar dia.

Penulis: Jessi Carina
Editor: Aprillia Ika”.

——

(2) http://bit.ly/2Ol5Idh, Detik: “Rabu 23 Desember 2015, 00:00 WIB

Penanganan Bencana Secara Struktur dan Non Struktur Harus Seimbang

advetorial – detikNews

(foto)
Foto: adv kemen pupr

Jakarta – Untuk penanganan bencana alam, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR sesuai dengan instruksi Menteri PUPR No.03/IN/M/2014 tentang Persiapan Menghadapi Musim Hujan Bidang SDA yaitu pengamanan fungsi tanggul, pengamanan tebing sungai, pengamanan fungsi bendungan, pengamanan fungsi saluran irigasi, pengamanan fungsi pompa untuk banjir dan kesiapan peralatan, bahan banjiran dan gudang penyimpanan. Tindak lanjut dari instruksi menteri tersebut Direktorat Jenderal SDA melakukan pengamanan infrastruktur SDA seperti fungsi tanggul, tebing sungai, bendungan, saluran irigasi dan pompa air; kesiapan peralatan untuk mengatasi longsor dan banjir, kebutuhan evakuasi dan bahan pendukung peralatan; melakukan koordinasi dengan kepala daerah setempat, BPBD, Dinas PU dan melakukan pelaporan tentang lokasi, jenis kerusakan, dampak, rencana penanganan dan bantuan yang diperlukan.

Selama ini Direktorat Jenderal SDA telah melakukan kegiatan secara struktur dan non struktur dalam menanggulangi bencana alam. Kegiatan secara struktur seperti membangun Sabo (menahan lahar gunung berapi), peningkatan kapaitas sungai dankegiatan lainnya yang lebih dititikberatkan pada kegiatan teknis, sedangkan kegiatan non struktur adalah mengajak masyarakat di hulu dan hilir untuk mengurangi dampak banjir antara lain melakukan sosialisasi kegiatan Fasilitasi Pemetaan Kejadian Banjir dan Peta Daerah Potensi Banjir (MOU Badan Informasi Geospasial (BIG), BMKG dan Ditjen SDA, Kemen PUPR) kepada kementerian/lembaga terkait dan tokoh masyarakat, dan sudah dilakukan sejak tahun 2009. Dan hingga tahun 2014 sudah terdapat 124 kab/kota yang dipetakan sedangkan sisanya, 20 kab/kota, dalam proses pengerjaan tahun 2015.

Saat ini ada beberapa program penanggulangan banjir di DKI Jakarta yaitu normalisasi Kali Ciliwung, pemeliharaan 13 sungai besar di DKI Jakarta bersama TNI diantaranya Kanal Banjir Timur (KBT), Kanal Banjir Barat (KBB), sungai Ciliwung, sungai Pesanggrahan, sungai Angke dan sungai Krukut, dan pekerjaan Sudetan Kali Ciliwung dengan progres fisik, status 8 Oktober 2015, sebesar 54,37% dan target penyelesaian tahun 2016. Sedangkan untuk pemetaan kawasan rawan banjir (MOU PUPR-BIG-BMKG) tahun 2015 terdapat di provinsi Aceh (Kota banda Aceh), Riau (Siak), Sumatera Utara (Serdang Bedagai, Kota Tebingtinggi), Bengkulu (Kab. Muko Muko), Kalimantan Barat (Landak, Sekadau), Gorontalo (Bonebolango, Kota Gorontalo), Maluku (Kota Ambon), Kalimantan Selatan (Hulu Sungai Selatan dan Tapin), Sulawesi Selatan (Barru, Parepare), Sulawesi Tenggara (Konawe, Kolaka), Nusa Tenggara Barat (Bima, Dompu) dan Jawa Barat (Sukabumi, Purwakarta).

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dalam menyusun program khususnya penanganan bencana alam, akan menyeimbangkan program struktur dan non struktur, dalam arti program pembangunan infrastruktur sumber daya air akan diselaraskan dengan kegiatan sosial seperti memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya air dan infrastruktur sumber daya air sehingga kerugian akibat bencana alam akan berkurang. (tinkompuSDA)

(foto)
Foto: adv kemen pupr

(sfq/sfq)”.

——

(3) http://bit.ly/2vzx8Wb, Kompas: “Relokasi Warga, Syarat Normalisasi Sungai

Kompas.com – 03/02/2014, 13:40 WIB

(foto)
Ilustrasi(KOMPAS/DICKY)

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam upaya membebaskan Jakarta dari banjir, sudah saatnya diterapkan manajemen air dari hulu ke hilir. Karena itu, proyek normalisasi Kali Ciliwung yang siap dilaksanakan pemerintah pusat dan DKI Jakarta tahun ini dinilai lebih realistis dibandingkan membuat waduk-waduk baru dengan pendekatan proyek.

Konsekuensinya, paling tidak sekitar 70.000 keluarga yang selama ini mendiami bantaran Kali Ciliwung, khususnya di wilayah Jakarta, harus direlokasi. Dibutuhkan rekayasa sosial yang jitu, termasuk menyiapkan permukiman baru.

Keterangan yang dihimpun sepekan terakhir menyebutkan, konsep (trase) Kali Ciliwung sudah final. Trase ini menjadi acuan proyek pelebaran kali untuk meningkatkan kapasitas tampung. Kali Ciliwung menurut rencana dilebarkan menjadi 35-50 meter ditambah jalan inspeksi 7,5 meter di dua sisi.

Sungai sepanjang 120 kilometer dari Puncak, Bogor, Jawa Barat, tersebut bermuara di Jakarta Utara setelah berkelok melewati Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Lebar sungai tersebut kini bervariasi akibat menjamurnya hunian penduduk di bantaran.

Di Depok, Ciliwung masih selebar 10-15 meter. Begitu masuk wilayah DKI, lebarnya menciut hingga posisi ekstrem 5 meter. Kondisi ekstrem ini antara lain di Kampung Melayu, Jakarta Timur, dan Cikini, Jakarta Pusat.

Pemprov DKI akan mengawali proyek normalisasi Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Kawasan ini dinilai paling parah kondisinya dan memerlukan penanganan cepat. Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang Sarwo Handayani mengatakan, warga di kawasan itu akan direlokasi ke rumah susun sewa yang disediakan pemerintah.

“Normalisasi akan dilaksanakan di Kali Ciliwung mulai dari ujung perbatasan Depok hingga Manggarai. Namun, sekarang kami prioritaskan di Kampung Pulo dahulu. Kami sedang mengusahakan terus tempat relokasi warga agar normalisasi berjalan cepat,” kata Yani, Rabu (29/1/2014).

Kampung Pulo, Kampung Melayu merupakan kawasan yang paling parah tiap banjir tiba. Berkali-kali pemerintah menawarkan kepada warga agar pindah ke rusunawa. Pendekatan pemerintah kepada warga terkait rencana relokasi kini masih berlangsung. Tahap pertama, pemerintah menyiapkan 375 warga direlokasi ke rumah susun Komarudin, Jakarta Timur. Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan, sisi kanan-kiri sungai dan kanal banjir harus jadi jalan inspeksi. “Tahun ini dimulai dari Kampung Pulo dan Kalibata,” ujar Jokowi.

Penertiban secara bertahap sudah dimulai 2013 di sisi Kanal Barat di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang. Bangunan-bangunan di sisi Kanal Barat di Petamburan mulai dibongkar. Bagian yang telah dibersihkan dari warung dan bangunan liar telah disulap menjadi trotoar dan taman sepanjang 200-an meter.

Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah menyatakan, penataan jalan inspeksi yang bersisian dengan Kanal Barat menjadi prioritas. Seluruh bangunan liar yang ada di jalan inspeksi akan dibongkar untuk mengembalikan fungsi jalan inspeksi. Pada tahun ini penataan diprioritaskan dari pintu air Karet hingga jembatan Tanah Abang. “Dari pintu air Karet sampai jembatan Tanah Abang tidak boleh ada hunian,” ujarnya.

Koordinator Tim Pengendalian Banjir Komunitas Ciliwung Sahroel Polontalo mengatakan, menormalisasi Ciliwung tak cukup dengan mengeruk, memperlebar palung sungai, apalagi menurap. Kecenderungan kota-kota besar dunia saat ini, menurut Sahroel, adalah mengembalikan kondisi sungai seperti semula.

Langkah yang harus diambil, antara lain, adalah mengembalikan vegetasi sungai serta membebaskan sempadan dari permukiman. Selain itu, debit air yang jatuh ke sungai pun dikurangi dengan menata area tangkapan air.

Masalahnya, menurut pemantauan Kompas, di beberapa titik di kawasan hulu Ciliwung, seperti di Gunung Pasir, Depok, meskipun sebagian wilayah pinggiran sungai masih hijau dengan vegetasi alamiah yang baik, okupasi lahan terus terjadi.

Beberapa pengembang mengambil sempadan sungai untuk lahan komersial. “Dalam PP Nomor 38 Tahun 2011 sempadan sungai adalah tanah milik negara, dan tidak boleh ada bangunan apa pun di tempat itu,” kata Sahroel.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyambut baik rencana normalisasi sungai. Ia menegaskan, lebih baik menormalisasi sungai dan mengoptimalkan waduk dan situ-situ yang sudah ada daripada membuat waduk yang baru seperti yang diwacanakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

“Beberapa hal yang sering diabaikan pemerintah dalam penanganan banjir, antara lain, perbaikan drainase, normalisasi kali, normalisasi waduk/situ, tidak adanya audit tata ruang, dan belum maksimalnya rekayasa sosial,” kata Nirwono.

Ahli hidrologi dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengingatkan, sebanyak 204 situ yang ada di Jabodatabek selama ini tidak terurus dengan baik. Kalau diurus, paling tidak 20 juta meter kubik air bisa tertampung.
(MDN/NEL/NDY/JOS/BRO/RWN/PIN/A12/A13)

Editor: Laksono Hari Wiwoho
Sumber: KOMPAS CETAK”.

——

(4) http://bit.ly/2OP9tZw, Detik: “Senin 23 Desember 2013, 16:17 WIB

Sudetan Ciliwung Resmi Dibangun, Mudah-mudahan Jakarta Bebas Banjir

– detikNews

(foto)
Foto: Edward FK/detikcom

Jakarta – Menteri PU Djoko Kirmanto meresmikan sudetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta Timur. Menurut Djoko, sudetan ini untuk mengurangi luapan Kali Ciliwung yang sering kali menyebabkan banjir.

\\\”Kerentanan terhadap banjir ini juga dikarenakan perubahan tata guna lahan yang terjadi secara intensif mulai dari daerah hulu sampai hilir Kali Ciliwung, serta kondisi geologi wilayah Provinsi DKI Jakarta yang 40% wilayahnya di bawah permukaan air laut,\\\” ujar Djoko di Jl Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin (23\/12\/2013).

Hal tersebut disampaikan Djoko dalam sambutan peresmian pembangunan Sudetan Ciliwung. Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Djoko menjelaskan bahwa sejak banjir besar pada tahun 2007 di Jakarta, Kementerian PU telah melakukan banyak hal untuk menanggulangi banjir. Diantaranya adalah Pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), Optimalisasi Kanal Banjir Barat (KBB), Normalisasi Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Bekasi, Kali Mookevart, Cengkareng Drainase, revitalisasi danau-danau dan kegiatan-kegiatan non struktural seperti Early Warning System.

\\\”Saat ini pun, masih dalam upaya penanganan banjir, sedang dilaksanakan beberapa kegiatan seperti, Normalisasi PAS (Pesanggrahan, Angke dan Sunter) sepanjang 60 km dengan biaya sebesar Rp 2,25 triliun dari tahun 2011-2014, penambahan Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet serta optimalisasi KBB dan Kali Ciliwung dengan biaya Rp 160 miliar dari tahun 2012-2014, Normalisasi Kali Ciliwung Lama sepanjang 8,5 km dengan biaya sebesar Rp 238 miliar dari tahun 2012-2014, JUFMP – Cengkareng Floodway sepanjang 7,8 km dengan biaya sebesar Rp 209 miliar dari tahun 2013-2015,\\\” paparnya.

Djoko berharap dengan berjalannya proyek Sudetan ini, permasalahan banjir di DKI Jakarta dapat teratasi. Sebagai tanda diresmikannya pembangunan Sudetan, Djoko Kirmanto menekan alarm yang kemudian disusul oleh sebuah alat berat menancapkan paku bumi.

Djoko Kirmanto kemudian meninjau lokasi pembangunan Sudetan bersama dengan Jokowi. Keduanya mengenakan sepatu bot dan kemeja putih.

(bpn/mad)”.

======

Sumber: https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/716338262032045/