Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad, membantah informasi yang beredar dan menyebutkan bahwa dalam waktu dekat ini kebijakan jalan berbayar akan diterapkan di ruas Jalan Margonda, Depok.
“Isu dan informasi itu tidak berdasar, jadi hoaks. Artinya kami tidak mendapat informasi dan instruksi apapun terkait ini dari provinsi,” kata Idris, di Balai Kota Depok, Selasa (10/4/2018).
=======
Kategori : Klarifikasi
=======
Sumber : Media Sosial
Narasi :
Selain ERP, Pemkot Depok Punya Opsi Penerapan Ganjil-Genap di Margonda
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mewacanakan Jalan Margonda Raya berbayar atau Electronic Road Pricing(ERP). Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan yang tak mudah diatasi di jalan utama Kota Depok.
Menurutnya, ide penerapan skema jalan berbayar juga bukanlah satu-satunya opsi yang bisa diambil oleh Pemkot Depok dalam mengurai kemacetan. Sebab ruas jalan di Margonda tak terlalu memungkinkan untuk diterapkannya kebijakan ERP
Pemkot Depok juga belum pernah berpikir untuk menerapkan ERP. Sejauh ini, kata dia, opsi kebijakan yang mungkin dapat ditempuh pemkot untuk menyiasati kemacetan adalah dengan menerapkan ganjil genap di Jalan Margonda.
Kalau untuk kita belum ke arah ERP, kita masih berpikir yang konvensional saja. Karena mengingat ruas jalannya pendek dan banyak keluar masuk kendaraan dari permukiman. Kita baru berpikir untuk melakukan kajian di Margonda itu ganjil-genap di weekend.
Jadi apa solusi kamu atasi kemacetan kota Depok dari dua opsi tersebut?
Foto : @20aas
Artikel : Kumparan
=======
Penjelasan :
Beredar isu yang menyebutkan bahwa dalam waktu dekat ini kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar akan diterapkan di ruas Jalan Margonda, Depok.
Isu tersebut langsung dibantah oleh Walikota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad.
“Isu dan informasi itu tidak berdasar, jadi hoaks. Artinya kami tidak mendapat informasi dan instruksi apapun terkait ini dari provinsi,” kata Idris, di Balai Kota Depok, Selasa (10/4/2018)
Idris menyebutkan sejak isu dan informasi itu makin meluas di media sosial, pihaknya sudah memerintahkan Dishub Depok untuk menanyakan langsung terkait hal ini ke Dishub Provinsi Jabar.
“Menurut Dishub Provinsi Jabar, jalan berbayar di Jalan Margonda itu baru sebatas wacana saja. Belum ada kajian apapun, apalagi perencanaan,” kata Idris.
Menurut Idris sebagai sebuah wacana, penerapan jalan berbayar memang diperuntukkan untuk ruas jalan yang ada di tengah kota di Kota-kota besar di Indonesia.
“Jadi mungkin saja Dishub Provinsi mewacanakan itu, termasuk di Jalan Margonda, Depok, yang juga merupakan kewenangan Dishub Provinsi,” katanya.
Namun ia membantah jika wacana penerapan tujuannya untuk mengurai kemacetan.
“Walaupun ini hanya sebatas wacana. Penerapan jalan berbayar di Margonda saya rasa kurang tepat kalau digunakan untuk mengurai kemacetan. Jadi masih perlu ada kajian mendalam untuk hal ini,” kata Idris.
Referensi :
https://kumparan.com/@kumparannews/wali-kota-depok-soal-erp-margonda-masih-wacana-belum-ada-kajian
https://news.akurat.co/id-193003-read-wali-kota-depok-jalan-berbayar-itu-hoax
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/626411584358047/